HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT BULAN JANUARI 2019

-
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik telah mampu memenuhi harapan masyarakat maka diperlukan upaya *upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuaidengan perkembangan jaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasiperbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei lndeks Kepuasan klasyarakat (lKM). Berikut adalah hasil survey kepuasan yang telah dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta:


Berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh 208 Klien Pemasyarakatan terhadap pelayanan yang telah diberikan Balai Pemasyarakatan Kelas ll Surakarta bahwa ada 109 orang yang memilih "Sangat Puas", ada77 orang yang memilih "Puas", 22 orang memilih "Cukup Puas", sedangkan tidak ada yang memilih "Kurang Puas" dan 'Tidak Puas".

Dari hasil survey yang dilaksanakan pada Januari 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa Klien Pemasyarakatan merasa "Sangat Puas'terhadap pelayanan yang telah diberikan cleh petugas Balai Pemasyarakatan Kelas ll Surakarta. Kami menyadari bagaimanapun usaha yang kami laksanakan untuk memberikan kepuasan kepada Klien Pemasyarakatan dalam pelayanan masih mempunyai kekurangan-kekurangan, sebagimana pendapat responden yang masih merasakan hal-hal kekurangan tersebut. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tentunya harus adanya kerjasama yang baik antar pertugas di Balai Pemasyarakatan Kelas ll Surakarta.

Popular posts from this blog

Sejarah Balai Pemasyarakatan

-
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun RUTAN. Sejarah berdirinya BAPAS, dimulai pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yaitu dengan berdirinya Jawatan Reclassering yang didirikan pada tahun 1927 dan berada pada kantor pusat jawatan kepenjaraan.   Jawatan ini didirikan untuk mengatasi permasalahan anak-anak/ pemuda Belanda dan Indo yang memerlukan pembinaan khusus. Kegiatan Jawatan Reclassering ini adalah memberikan bimbingan lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pembimbingan bagi WBP anak dan dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat, serta pembinaan anak yang diputu
Read more

Profil Pegawai BAPAS Kelas II Surakarta

-
PROFIL PEGAWAI BAPAS KELAS II SURAKARTA No Nama NIP Jabatan 1 SUTOMO, A.KS., M.H 19700105 199403 1 001 PK Madya 2 CHRISTIANA SUMARAH P, S.H., M.H 19801012 200901 2 003 PK Muda 3 REBO, SE 19650605 199103 1 001 PK Muda 4 Dra. RETNO MASITOH 19640406 199303 2 001 PK Muda 5 Dra. KRISTIN YUNIASTUTI 19680601 199403 2 001 PK Muda 6 RITA JATNIKASARI, A.KS 19740313 199803 2 001 PK Muda 7 MULYONO, S.ST 19700927 199303 1 001 PK Muda 8 SRIYANTO, SE 19621009 198603 1 002 PK Muda 9 DJOKO HASTANTO NUR S, SH., MH. 19650517 199203 1 001 PK Muda 10 SAMIYATI, A.KS 19640803 198903 2 001 PK Muda 11 DECKY NU
Read more

Sekilas Balai Pemasyarakatan Surakarta

-
Image
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta BAPAS adalah singkatan dari Balai Pemasyarakatan, yaitu salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selain Rutan (Rumah Tahanan Negara) dan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Bapas dahulu dikenal dengan istilah Balai Bispa yang kepanjangannya adalah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Balai Bispa didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang bertugas melakukan pembinaan luar lembaga pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Namun sesuai perkembangan kondisi , tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, istilah Bispa diganti menjadi BAPAS. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta adalah pranata (UPT) untuk
Read more