Sejarah Balai Pemasyarakatan

-



Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun RUTAN.
Sejarah berdirinya BAPAS, dimulai pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yaitu dengan berdirinya Jawatan Reclassering yang didirikan pada tahun 1927 dan berada pada kantor pusat jawatan kepenjaraan.  Jawatan ini didirikan untuk mengatasi permasalahan anak-anak/ pemuda Belanda dan Indo yang memerlukan pembinaan khusus. Kegiatan Jawatan Reclassering ini adalah memberikan bimbingan lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pembimbingan bagi WBP anak dan dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat, serta pembinaan anak yang diputus dikembalikan kepada orang tuanya dan menangani anak sipil. Petugas Reclassering disebut Ambtenaar de Reclassering. Institusi ini hanya berkiprah selama 5 tahun dan selanjutnya dibekukan karena krisis ekonomi akibat terjadinya Perang Dunia I.
Setelah Indonesia merdeka, institusi ini dirasa perlu untuk dimunculkan kembali, kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan (DPP) yang menjadi Tim Pengamat Pemasyrakatan (TPP) yang berada dibawah naungan Menteri Kehakiman. Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 Nopember 1966 Nomor : HY.75 / U / 11 / 66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen, maka mengilhami pembentukan Direktorat Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak (Direktorat BISPA) di bawah Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat BISPA. BISPA dibentuk dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970, kemudian berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/X/1943 tanggal 14 Mei 1974 dibuka kantor BISPA untuk masing-masing daerah yang mencapai  44 kantor BISPA.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah  Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya  berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1997 tanggal  12 Pebruari 1997 tentang nomenklatur ( perubahan nama ) Balai BISPA berubah menjadi Balai Pemasyarakatan yang di singkat BAPAS ( Balai Pemasyarakatan) hingga saat ini.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Profil Pegawai BAPAS Kelas II Surakarta

-
PROFIL PEGAWAI BAPAS KELAS II SURAKARTA No Nama NIP Jabatan 1 SUTOMO, A.KS., M.H 19700105 199403 1 001 PK Madya 2 CHRISTIANA SUMARAH P, S.H., M.H 19801012 200901 2 003 PK Muda 3 REBO, SE 19650605 199103 1 001 PK Muda 4 Dra. RETNO MASITOH 19640406 199303 2 001 PK Muda 5 Dra. KRISTIN YUNIASTUTI 19680601 199403 2 001 PK Muda 6 RITA JATNIKASARI, A.KS 19740313 199803 2 001 PK Muda 7 MULYONO, S.ST 19700927 199303 1 001 PK Muda 8 SRIYANTO, SE 19621009 198603 1 002 PK Muda 9 DJOKO HASTANTO NUR S, SH., MH. 19650517 199203 1 001 PK Muda 10 SAMIYATI, A.KS 19640803 198903 2 001 PK Muda 11 DECKY NU
Read more

Sekilas Balai Pemasyarakatan Surakarta

-
Image
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta BAPAS adalah singkatan dari Balai Pemasyarakatan, yaitu salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selain Rutan (Rumah Tahanan Negara) dan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Bapas dahulu dikenal dengan istilah Balai Bispa yang kepanjangannya adalah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Balai Bispa didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang bertugas melakukan pembinaan luar lembaga pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Namun sesuai perkembangan kondisi , tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, istilah Bispa diganti menjadi BAPAS. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta adalah pranata (UPT) untuk
Read more

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPAS

-
Image
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II SURAKARTA TUGAS POKOK: Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), untuk: a.  Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang. b.  Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat. c.  Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Membimbing, membantu dan mengawasi Anak yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawa
Read more